herdermssingkil2

SINGKIL – Mahkamah Syar’iyah Singkil melaksanakan rapat internal strategis dalam rangka penyusunan dan pembahasan Usulan Baseline Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Tahun Anggaran 2028 pada Selasa, 17 November 2026. Rapat yang berlangsung di ruang Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil ini menjadi langkah awal yang krusial guna memastikan perencanaan anggaran peradilan yang akurat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Aceh Singkil.

WhatsApp Image 2026 11 17 at 13.02.10

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil, didampingi oleh jajaran pimpinan dan aparatur terkait, yakni Hakim, Sekretaris, dan Panitera. Turut hadir pula dalam forum pembahasan tersebut Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Jurusita, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP). Kehadiran lintas unsur pimpinan, kepaniteraan, dan kesekretariatan ini mencerminkan sinergi yang solid dalam merumuskan kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan kondisi riil di lapangan.

Dalam arahannya saat membuka rapat, Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil menegaskan bahwa penyusunan baseline DIPA 04—yang secara khusus berkaitan dengan dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis peradilan di lingkungan Badan Peradilan Agama—harus direncanakan secara matang jauh hari sebelum tahun anggaran berjalan. Beliau menekankan agar setiap usulan kegiatan mengacu pada data dukung yang valid, proyeksi volume perkara, sdan efektivitas anggaran.

Sesi pembahasan teknis kemudian dilanjutkan dengan pemaparan proyeksi dan evaluasi realisasi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang dipandu oleh Plt. Kasubbag Perencanaan bersama Sekretaris. Dalam diskusi tersebut, Panitera beserta Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, dan Jurusita memberikan masukan mendalam mengenai dinamika penanganan perkara di lapangan. Hal ini mencakup tantangan geografis wilayah Aceh Singkil dalam pelaksanaan sidang keliling, kebutuhan biaya pemanggilan pihak berperkara, hingga proyeksi peningkatan jumlah perkara yang memerlukan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Menjelang akhir rapat, seluruh peserta menyepakati poin-poin prioritas yang akan dituangkan ke dalam dokumen usulan baseline DIPA 04 Tahun Anggaran 2028. Sekretaris dan Plt. Kasubbag Perencanaan ditugaskan untuk segera merampungkan kompilasi data dukung dan menyusun laporan usulan sesuai dengan pedoman perencanaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).

Dengan terlaksananya rapat ini, Mahkamah Syar’iyah Singkil menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta kesiapan kelembagaan dalam menghadirkan akses keadilan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di masa mendatang.