SINGKIL – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan, Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bersama Kasir Mahkamah Syar'iyah Singkil mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengisian Keuangan pada Aplikasi e-BIMA (Electronic Budgeting Implementation and Monitoring System) secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 14 September 2026.
Kegiatan Monev ini diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diikuti oleh unit kerja peradilan dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Fokus utama dari penatausahaan ini adalah untuk mengevaluasi konsistensi, keakuratan, serta ketepatan waktu penginputan data keuangan—khususnya terkait penerimaan dan realisasi anggaran perkara serta non-perkara—ke dalam sistem e-BIMA.
Selama proses monitoring berlangsung, narasumber dari Mahkamah Agung memaparkan evaluasi capaian pengisian data keuangan per sub-satuan kerja. Pembahasan mencakup pula identifikasi kendala teknis yang sering dijumpai oleh para pengelola keuangan di lapangan, seperti sinkronisasi data transaksi harian, pengelolaan sisa panjar, hingga rekapitulasi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan komitmen nyata bidang kepaniteraan untuk menjaga integritas dan keakuratan data keuangan instansi. Penggunaan aplikasi e-BIMA secara optimal menjadi instrumen penting bagi pimpinan untuk memantau arus realisasi anggaran secara real-time sekaligus meminimalisasi potensi selisih data kas harian.
Sementara itu, Kasir Mahkamah Syar'iyah Singkil memanfaatkan sesi diskusi untuk menyelaraskan mekanisme teknis input saldo kas perkara dan rekonsiliasi berkala sesuai standar operasional baku yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.
Melalui partisipasi aktif dalam Monev ini, Mahkamah Syar’iyah Singkil meyakini bahwa tata kelola keuangan di Mahkamah Syar'iyah Singkil akan terus mengalami peningkatan mutu, terhindar dari kekeliruan administratif, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (good governance). Semoga…
