herdermssingkil2

SINGKIL, 21 Juli 2026 – Dalam upaya mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern, transparan, dan akuntabel di lingkungan badan peradilan, Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Singkil mengikuti kegiatan "Penguatan dan Percepatan Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)". Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia ini diikuti secara daring dari ruang kerja Sekretariat Mahkamah Syar'iyah Singkil.

IMG 20260721 102029 11zon

Acara nasional tersebut dihadiri oleh para pejabat struktural kepegawaian, Sekretaris, serta pengelola kepegawaian dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Focus Utama Kegiatan

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam serta menyelaraskan langkah strategis terkait pengelolaan administrasi kepegawaian. Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI meliputi:

  • Percepatan Layanan Status Kepegawaian: Mendorong pemutakhiran data ASN secara real-time melalui integrasi sistem informasi kepegawaian guna meminimalisasi hambatan birokrasi.
  • Efisiensi Proses Pemberhentian dan Pensiun: Mengoptimalkan alur pengajuan pensiun dan pemberhentian ASN agar hak-hak pegawai dapat diterbitkan secara tepat waktu tanpa mengurangi ketelitian administratif.
  • Pemenuhan Hak Kepegawaian ASN: Memastikan seluruh aparatur mendapatkan hak-haknya secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Komitmen kami di Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah memastikan seluruh aparatur mendapatkan hak kepegawaiannya secara tepat waktu dan transparan. Melalui pembekalan ini, kami siap mengimplementasikan instruksi dan arahan dari Biro Kepegawaian MA RI demi meningkatkan kualitas layanan kepegawaian internal."

— Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Singkil

Langkah Lanjutan MS Singkil

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Mahkamah Syar'iyah Singkil berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan teknis dari Biro Kepegawaian MA RI. Langkah nyata yang akan diambil meliputi perapihan arsip digital kepegawaian, peningkatan responsivitas layanan internal, serta sosialisasi prosedur administrasi terbaru kepada seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Partisipasi aktif ini menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).