herdermssingkil

RAIH PERINGKAT III, MAHKAMAH SYAR’IYAH SINGKIL MENDAPATKAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN PENGIMPLEMENTASIAN REKAP SURAT TERCATAT SECARA ELEKTRONIK TINGKAT MAHKAMAH SYAR’IYAH SE ACEH TRIWULAN II TAHUN 2023

 

Piagam2

 

Akhir tahun 2019, wabah Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan kegiatan menjadikan beberapa instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dituntut untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan, sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 tahun 2019) membuat gebrakan dengan menginisiasi penyelenggaraan persidangan secara Elektronik. Tiga tahun berselang, meskipun pandemi Covid-19 sudah dinyatakan berakhir, Mahkamah Agung justru mengembangkan pengadministrasian perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik tersebut dengan menyempurnakan PERMA No. 19 tahun 2019 tersebut dengan PERMA No. 7 tahun 2022. Salah satu kemudahan yang "dijanjikan" di dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tersebut adalah mengenai Surat Tercatat.

Di dalam pasal 1 angka (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa "Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada Penerima dan dibuktikan dengan tanda terima dari Penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan".

Sekarang, dengan Surat Tercatat, masyarakat semakin dimudahkan. Pihak yang hendak mencari keadilan di Pengadilan/ Mahkamah dimanjakan dengan semakin kecilnya biaya perkara yang perlu dipersiapkan. Bagaimana tidak? Dengan pemanggilan melalui Surat Tercatat, pembayaran panjar biaya perkara yang biasanya ditaksir berdasarkan radius pemanggilan, sudah tidak lagi menggunakan "sistem" Radius, karena pemanggilan tersebut dilaksanakan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Sebuah "kebijakan" dan aturan yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, termasuk oleh Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Mahkamah Syar'iyah Singkil berupaya untuk melaksanakan "amanat" dari PERMA No. 7 tahun 2022 tersebut dengan sebaik mungkin. Dan, Alhamdulillah, setelah melaksanakan pemanggilan pihak berperkara melalui Surat Tercatat yang dimulai sejak bulan Mei 2023 yang lalu, Mahkamah Syar'iyah Singkil mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Satuan Kerja Peringkat III dari seluruh Satuan Kerja di Aceh untuk pelaksanaan pemanggilan para pihak berperkara melalui Surat Tercatat.

Tentu, penghargaan yang patut disyukuri oleh Pimpinan dan seluruh Aparatur Mahkamah Syar'iyah Singkil. Semoga, dengan penghargaan yang telah diraih, pemanggilan pihak berperkara melalui Surat Tercatat bisa terus diperbaiki, sehingga pelayanan masyarakat secara dua arah, baik Penggugat maupun Tergugat, bisa semakin membaik mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Di sisi lain, pihak PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Mitra Mahkamah Agung juga benar-benar menerapkan "prosedur" Pemanggilan melalui Surat Tercatat tersebut sesuai dengan "Standar Operasional Prosedur (SOP)" sebagaimana butir-butir Kesepakatan, dan benar-benar bisa diteruskan dan diterapkan di daerah-daerah (Kabupaten/ Kota).

Aamiin, Yaa Robbal 'aalamiin..