herdermssingkil

ZONA INTEGRITAS.jpg

Hari Kartini Bagian dari Penerapan Nilai-Nilai Historis Kesetaraan dan Anti-Diskriminatif Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan

Oleh:

Assyafiq Anugrah Putra

   Indonesia sejatinya dikenal kaya akan peninggalan historis baik berupa situs-situs pra-hingga bersejarah maupun nilai-nilai sosial budaya yang tersisa hingga saat ini. Perkembangan peradaban di dunia sedikit banyaknya tidak banyak mempengaruhi rasa nasionalisme dan Kebangsaan yang dianut oleh Bangsa Indonesia bahkan menjadi nilai lebih dalam segi potret budaya penghargaan terhadap leluhur. Peringatan hari-hari besar kepahlawanan bagian dari contoh aplikatif yang ditunjukan demi menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang hingga rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi simbol historis bagi keberlangsungan pembangunan kehidupan berbangsa dan bertanah air setelahnya.

   Peringatan hari Kartini pada tanggal 21 April di se-antero wilayah tanah air hingga sekarang adalah suatu bentuk apresiasi yang merupakan bagian dari bentuk aplikatif digaungkan sejak dahulu pasca ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964 yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1964 oleh Ir. Soekarno yang merupakan tokoh proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia saat itu. Adapun dasar peringatan hari Kartini dikarenakan bentuk perjuangan seorang Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan pendidikan khususnya terhadap kaum hawa yang pada masa itu masih menjadi tabu dan terpinggirkan akibat isu gender bagi golongan pribumi yang ditanamkan oleh bangsa kolonial.

   Buah hasil dari pengamalan perjuangan Kartini yang diperingati sebagai hari Kartini hingga saat ini juga turut mewarnai banyak aspek, bidang dan sektoral khususnya dalam pembangunan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam hal ini nilai-nilai tersebut juga tumbuh pada lingkupan peradilan, khususnya di Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, prinsip persamaan tersebut menuntut untuk dihapuskannya diskriminasi, sebab setiap warga negara khususnya warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

   Hal tersebut juga dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai hari Kartini pada pelaksanan satuan-satuan kerja pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Tak khayal dapat dengan mudah terlihat keberadaan perempuan sebagai hakim dan para pejabat serta pegawai aparatur sipil negara yang menjadi bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahkan tidak hanya pada lingkupan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri, aparatur penegak hukum seperti halnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, hingga organisasi advokat di tanah air yang kemudian saling berintegerasi dan berkolaborasi dalam hal urusan penegakan hukum di Indonesia juga nyatanya sudah cukup banyak ditempati oleh kaum perempuan sebagai bagian dari kaum intelektual dan berpendidikan tanpa adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan dalam mengemban jabatan profesinya sebagai aparatur penegak hukum. Selamat hari Kartini, semoga semakin banyak Kartini-Kartini lainnya yang tidak kalah hebat lagi dalam memperjuangkan kaum serta bangsa ini kedepannya.