herdermssingkil


jadwalsidang


penelusuran


tatacara


Pengaduan


Syarat


ecourt.

virtual m


Memenuhi surat Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor : W1-A/1353/PS.03/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, maka pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Mahkamah Syar’iyah Singkil mengikuti kegiatan pembinaan dan pengawasan dari Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui virtual meeting. Selain Mahkamah Syar’iyah Singkil, kegiatan ini juga diikuti oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dan Mahkamah Syar’iyah Subulussalam.

Kegiatan virtual meeting dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh para Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional serta staf Mahkamah Syar’iyah Singkil. Adapun materi dalam kegiatan ini adalah mengenai masalah teknis yudisial dengan narasumber Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh, yaitu Drs. H. Misharuddin dan Drs. Amridal, S.H., M.H.

Dalam pemaparan oleh narasumber Drs. Amridal, S.H., M.H., ada 13 (tiga belas) hal penting yang disampaikan yaitu :

1. Niatkan bekerja untuk ibadah agar hati terasa ikhlas dalam menjalankan tugas.

2. Ciptakan kebersamaan di lingkungan kerja agar suasana kerja menjadi nyaman.

3. Selalu berkoordinasi dalam hal apapun secara berjenjang

4. Mengerjakan tugas secara cepat, tepat dan tuntas

5. Dalam melaksanakan tugas, harus selalu berpegang pada aturan perundang-undangan

6. Harus responsif terhadap program-program dari Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag

7. Melengkapi seluruh ruangan pelayanan agar terwujud pelayanan prima

8. Seluruh aparatur peradilan harus memahami dan melaksanakan K3.

9. Pelajari petunjuk penilaian prestasi kinerja nasional.

10.Berkas banding harus lengkap agar tidak memperlambat proses penanganan perkara.

11.Mempercepat penanganan perkara.

12.Memaksimalkan mediasi.

13.Hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti yg diajukan oleh para pihak.

Kemudian Drs. H. Misharuddin menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Pasal 180 ayat 1 s.d 3 RBg tentang Descente.

Jika ada harta tidak bergerak mohon benar-benar diteliti, supaya terhindar dari pemeriksaan ulang yg memakan waktu lama. Perkara yang tidak ada descente akan di NO oleh Pengadilan Tingkat Banding dan hal tersebut dapat merugikan para pihak. Dalam pelaksanaan descente sebisa mungkin melibatkan BPN dan harus dilakukan pemetaan serta pengukuran agar jelas batas-batasnya

2. Kuasa Hukum

  • Harus memperhatikan surat Tuada Uldilag Nomor 8810 Tahun 1987 Jo. Undang-Undang 18 Tahun 2003
  •  Harus dipelajari siapa pihak yg legal untuk menjadi kuasa hukum beserta syarat-syaratnya 

3. Biaya Hadhanah

Biaya yg dibebankan kepada pihak suami, harus sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan penambahan "di luar biaya pendidikan dan kesehatan disertai dengan pertambahan sekian % sampai anak tersebut dewasa dan mandiri"

 4. Perkara Waris

Antara pewaris dengan ahli waris yg meninggal pada hari, bulan, atau tahun yg sama harus jelas dan cermat siapa yg lebih dahulu meninggal dunia.

 5. Anggota TNI yang Berperkara

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 anggota TNI juga berlaku sebagaimana ketentuan terhadap PNS PP 10 Tahun 1983, PP 45 Tahun 1990, yaitu Pasal 14 (2) Permenhan Nomor 23 Tahun 2008.

 6. Penunjukan Hakim Tunggal

      Dalam PMH Hakim Tunggal, Ketua harus mencantumkan SK KMA tentang Dispensasi Hakim Tunggal, nomor dan tanggalnya.

Kegiatan virtual meeting tersebut berjalan dengan lancar sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui virtual meeting ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Mahkamah Syar’iyah Singkil ke depannya.

virtual me

www.ms-singkil.go.id

PUSAT INFORMASI BERPERKARA

hukumDalam Artikel ini anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Singkil

  Read More  


 

PERKARA EKONOMI SYARI'AH

hukumArtikel ini menjelaskan kepada para pihak supaya memahami Prosedur dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah sebagai berikut :

  Read More  


 

  • Publikasi Putusan
  • Informasi Statistik Perkara
  • Register Perkara
  • Peraturan Mahkamah Agung
  • Delegasi

PUBLIKASI PUTUSAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL


REGISTER PERKARA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL


  
 

No

NAMA REGISTER

1

Register Induk Permohonan

2

Register Induk Gugatan

3

Register Permohonan Banding

4

Register Permohonan Kasasi

5

Register Permohonan Peninjauan Kembali

6

Register Penyitaan Barang Bergerak

7

Register Penyitaan Barang Bergerak

 

8

Register Regiter Surat Kuasa

 

 PERMA NO 6 TAHUN 2019 (Tentang Perintah Penangguhan Sementara)

PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 (Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

PERMA 4 TAHUN 2019 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 (Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik)

Aplikasi Eksternal

Kondanas 01 Sikep 01 Simari 01 Putusan 1 Simpeg 01
e MONEV 01 RKA KL 01

smart 01

E REKON 01 LPSE 01